Pekanbaru (HR)-Kepastian tentang adanya ‘penumpang gelap’ alias anggaran siluman yang diduga disusupkan dalam APBD Riau 2015, bakal segera terbongkar.

Hal itu setelah Badan Anggaran DPRD Riau menerima draf ABPD Riau 2015 yang telah diverifikasi Kementerian Dalam Negeri, dari Pemprov Riau.

Menurut rencana, Dewan akan menelusurinya mulai hari ini (Kamis, 18/12).
Sejauh ini, dugaan tentang penumpang gelap itu masih misteri.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenoek, terkesan mengelak ketika dikonfirmasi terkait hal itu.

"Itu bukan statemen kita, itu bukan bahasa kami," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek, ketika dikonfirmasi terkait dugaan 'penumpang gelap' itu, Rabu (17/12) di kantornya.
 
Namun demikian, pria yang akrab disapa Donny ini mengakui pihaknya memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Riau, yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemendagri terkait APBD Riau tahun 2015.

Donny juga mengakui ada beberapa item yang dicoret dalam APBD Riau 2015. Yang dicoret tersebut, jelasnya, adalah anggaran yang tidak memenuhi unsur efesiensi, efektivitas, norma dan asas kepatutan. Di antaranya, perjalanan wisata, dana aspirasi, makanan dan minuman, hibah Bansos, bantuan daerah, belanja gedung termasuk belanja DPRD yang dinilai tidak berpihak untuk kepentingan publik.

Hari Ini Ditelusuri
Sementara itu, Banggar DPRD Riau direncanakan akan mulai menelusuri dugaan 'penumpang gelap' dalam APBD Riau tahun 2015 tersebut, hari ini (Kamis, 18/12). Hal itu setelah Dewan menerima draf hasil verifikasi APBD tahun 2015 dari Pemprov Riau, Rabu (17/12) kemarin.

"Drafnya sudah kita terima. Untuk itu, mulai besok (hari ini, red) akan dibahas Banggar," ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati.

Dalam paripurna pengesahan APBD Riau 2015 lalu, jumlah nominal APBD ditetapkan sebesar Rp10,7 triliun.
Menurut Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, lambannya proses pasca verifikasi di Pemprov Riau disebabkan beberapa hal. Di antaranya akibat kondisi yang kurang kondusif pascapenangkapan Gubri nonaktif Annas Maamun.

Namun demikian, Sunaryo optimis  APBD 2015 dapat dijalankan pada Januari . Karena, pasca verifikasi hanya perlu persetujuan pimpinan saja. "Kita harap Januari sudah bisa digunakan. Itu kan cukup persetujuan pimpinan," pungkasnya.

Puji Meranti
Sementara itu, Donny juga mengapresiasi Kabupaten Meranti yang selangkah lebih maju dalam menerapkan akuntansi berbasis aktual pada tahun 2014 ini, sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2013. "Kita berpindah dari rezim pengelolaan ke Rezim akuntansi aset," katanya.

Untuk mewujudkan itu, Kemendagri mengintruksikan Pemda untuk menganggarkan tenaga untuk akuntansi yang menguasai IT dan Sekda selaku ketua TAPD wajib memfasilitasi dan mengkoordinasikan ke setiap SKPD. "Untuk SDM tolong kepada anggota dewan ada kebijakan untuk tenaga akuntansi dan IT yang memadai untuk pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.

Sejauh ini, Kemendari telah selesai melakukan evaluasi terhadap 18 APBD provinsi dari total 21 daerah yang sudah memberikan laporan. Di antaranya Lampung, NTB, Jambi, Sumut, Kalsel, Riau, Sumsel, Kaltim, Papua, Gorontalo, Jatim, Bali, Babel, Sulut, Banten, DI Jogja, Jateng dan Kalteng. Selanjutnya masih ada daerah yang masih dalam proses evaluasi yaitu, Kepri, NTT dan Kaltara. ***